Dana Pilkada Molor, Kinerja Sri Mulyani Jadi Sorotan

Menteri Keuangan, Sri mulyani.

WARTABUMIGORA. JAKARTA – DPR RI. Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan hingga saat ini tidak adanya kejelasan soal kapan bisa dicairkan oleh Pemerintah anggaran pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 senilai Rp 4,7 triliun yang dibutuhkan KPU.

Menurut Mardani anggaran Pilkada sudah dibicarakan dan disepakati pada rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Mendagri, Menkeu, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, KPU, Bawaslu, dan DKPP beberapa waktu lalu.

Anggaran tersebut termasuk untuk pembelian alat pelindung diri (APD) bagi petugas di lapangan.

Kinerja Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani kembali menjadi sorotan, “Komisi II harus bersikap tegas pada Menteri Keuangan terkait masalah anggaran Pilkada Serentak 2020 yang tahapan awalnya sudah dimulai sejak tanggal 15 Juni 2020 lalu namun hingga kini belum ada pencairan atas anggaran tersebut,” kata Mardani.

Seperti disampaikan Ketua KPU Arief Budiman, awalnya KPU meminta batas waktu pencairan anggaran itu pada tanggal 15 Juni 2020, bertepatan dengan dimulainya tahapan pelaksanaan Pilkada. Namun karena tahapan itu memerlukan waktu, batasnya digeser ke 18 Juni tetapi tidak cair juga. “Kami geser lagi jadi 24 Juni, ternyata sampai tanggal 24 Juni pun anggaran belum bisa dicairkan. Kalau kami ditanya lagi, apa perasaan kami? Terus terang kami risau,” ungkap Arief.

Sebetulnya alokasi anggaran untuk KPU ini sudah selesai pembahasannya dengan ditekennya Surat Penetapan Satuan Bagian Anggaran (SP-SABA) oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.(Ibnu).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *